Analisa DampakPerpindahan Pemerintahan Indonesia Terhadap Ekosistem Bisnis di Kalimantan

By Gustyana

Jakarta selama ini sudah tidak bisa dianggap layak sebagai ibukota negara, disparitas antar regional yang tengah terjadi di negeri ini, khususnya jika di bandingkan taraf pembangunan yang ada di pulau jawa dan luar jawa, gapnya terlalu jauh, pembangunan tidak dirasa merata baik dari sisi perekonomian, politik, social, budaya, ekonomi,  belum berbagai pelik kejahatan di jakarta, perbedaan gap sosial ekonomi, dan budaya membuat sebuah disparitas yang memilukan.

Banyak berbagai alasan permasalahan yang terjadi pada pembangunan wilayah di Indonesia adalah disebabkan karena ketidakmerataannya pembangunan wilayah – wilayah subnasional serta ketidakmerataannya distribusi pendapatan dan kesejahteraan (Muta’ali, 2011). Belum lagi ada kala distribusi barang yang tidak sampai ke ujung pelosok Indonesia, bagaimana disparitas bahan pokok, pendidikan, bahan bakar, sangat mahal di ujung sabang dan merauke. 

Perkembangan wilayah yang lambat ini disebabkan adanya aktivitas ekonomi terpusat yang sayangnya menciptakan dampak adanya polarisasi (bukan spreadsheet effect seperti yang diharapkan) yang pada akhirnya justru memicu adanya kesenjangan antar wilayah di seluruh wilayah Indonesia. Tingginya arus urbanisasi menuju Jakarta menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap Jakarta sehingga menimbulkan kemacetan dan masalah-masalah lainnya. (Chaniago, et al 2008), bayangkan sahabat hampir 70% di antaranya hanya berkutat di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta yang selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, juga merupakan pusat bisnis yang menggerakkan perekonomian di Indonesia.

Bukan sebuah penguakan rahasia bahwa jakarta menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia yang kemudian menyebabkan banyak masalah yang berakibat sistemik pada aspek-aspek yang lain seperti degradasi lingkungan, kemacetan, kejahatan dan tindak kriminal, bahkan korupsi yang merajalela di ranah pemerintahan juga diduga akibat letak Jakarta yang terlalu dekat dengan pusat perekonomian. Pola kemiskinan yang terjadi di Pulau Jawa dengan apa yang terjadi di luar Jawa pada dasarnya berangkat dari hal yang berbeda. Kemiskinan yang terjadi di Jawa lebih identik dengan pola kemiskinan yang terjadi di negara-negara Asia. Sedangkan pola kemiskinan yang terjadi di luar Jawa lebih identik dengan apa yang terjadi di Afrika (sumber Chaniago, et al, 2008).

 Pola kemiskinan yang terjadi di pulau Jawa lebih disebabkan karena tinggi dan padatnya jumlah penduduk. Akibatnya sumberdaya yang ada, tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi. Begitu pula halnya dengan lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk,  yang kini telah jauh melampaui angka ketersedian lapangan pekerjaan sebagai akibat adanya overurbanisasi. Sedangkan kemiskinan yang terjadi di luar Jawa lebih disebabkan karena miskinnya sumberdaya alam yang dapat diolah sebagai dampak minimnya infrastruktur. Minimnya ketersedian infrastruktur ini adalah sebagai akibat ketidaktersediannya modal, yang lebih banyak terserap ke Pulau Jawa. Oleh sebab itu dibutuhkan usaha untuk membangun pusat pertumbuhan baru yang berada di luar Pulau Jawa sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalah ini, baik untuk penyelesaian masalah kemiskinan di Pulau Jawa, ataupun masalah sejenis di luar pulau Jawa. Sehingga bisa disinyalir pemindahan ibukota menuju wilayah yang baru akan menyebabkan berubahnya arah pergerakan urbanisasi sehingga terjadi pembagian pusat konsentrasi arah pergerakan di Indonesia. Selain itu, pembangunan ibukota baru akan diiringi dengan pembangunan infrastruktur wilayah sehingga kecenderungan masyarakat untuk menjangkau infrastruktur yang selama ini hanya tersedia di Jakarta atau di Pulau Jawa akan teralihkan ke wilayah yang baru

Dampaknya ke depan adalah adanya sistem jaringan pergerakan dengan motif ekonomi yang baru dari yang awalnya berkutat di Jakarta atau di Pulau Jawa saja menjadi tumbuh ke wilayah lain di mana dibangunnya ibukota negara yang baru. Perekonomian di wilayah, baik berupa pulau, atau kota-kota besar di sekitarnya pun akan hidup dan bertumbuh seiring dengan perkembangan di pusat pertumbuhan baru tersebut.

 Jika di saat yang bersamaan pemerintah tidak melakukan upaya-upaya untuk peningkatan peluang kerja di desa atau wilayah pinggiran, maka dapat dipastikan akan terjadi ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh masayarat desa atau pinggiran menuju desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf penghidupan yang lebih baik. Sehingga pada akhirnya akan menciptakan disparitas lokal yang tentunya menggangu perkembangan wilayah yang ideal.

Penghindaran urbanisasi terpusat di Jakarta ini, diharapkan bisa tersebar ke pulau lain, dampak perpindahan Ibukota  ini akan menciptakan ekosistem baru yakni:

1. Sarana dan Infrastruktur baru;

2. Menyiapkan peradaban budaya yang berkembang maju merata;

3. Sumber daya alam dan bisnis yang akan bisa terolah dengan baik di daerah;

4. Pengembangan sosial ekonomi, SDM, pendidikan, pertahanan keamanan  yang merata;

5. Pemerataan infratsrtuktur pengembangan teknologi, dan daya saing industri yang semakin merata juga.

Demikian 5 dampak perpindahan ibukota apabila kita jelajahi dari faktor dan sudut pandang disparitas urbanisasi, sosial ekonomi, pemerataan kesejahteraan atau mungkin menurut sahabat sendiri kalau dahulu kita pernah mengingat dengan program dan pola transmigrasi seperti jaman presiden Bp. Soeharto sehingga pembangunan lebih merata, silahkan komen dan berpendapat sedulur.