KENESTAPAAN DUNIA PEKERJA

By Gustyana

Sebelumnya, meski sudah menuai protes dari serikat buruh di Tanah Air, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU yang masuk dalam paket omnibus law tersebut.
Lalu apa itu omnibus law yang jadi kontroversi dan ditolak mati-matian oleh kalangan buruh dan apa isi RUU Cipta Kerja (omnibus law itu apa)?
Secara terminologi, omnibus berasal dari Bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, omnibus law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal.

Dengan kata lain, omnibus law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum

RUU Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari omnibus law. Dalam omnibus law, terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Namun demikian, Omnibus Law Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor.

Secara substansi, RUU Cipta Kerja adalah paket Omnibus Law yang dampaknya paling berpengaruh pada masyarakat luas, terutama jutaan pekerja di Indonesia. Hal ini yang membuat banyak serikat buruh mati-matian menolak RUU Cipta Kerja.

  • Penolakan beberapa elemen masyarakat terhadap persetujuan UU Cipta Kerja tak menyurutkan langkah Presiden Jokowi untuk menandatangani UU Cipta Kerja menjadi UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Untuk itu, tuntutan masyarakat kepada Presiden Jokowi agar menerbitkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja nampaknya pupus.  Meski demikian, kelompok masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja, terutama dari kalangan buruh terus berupaya agar UU Cipta Kerja ini dibatalkan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), KSPI mengatakan sejak awal KSPI dan buruh pada umumnya tegas menolak UU Cipta Kerja dan menuntut agar dibatalkan.
    Pertama, masyarakat menilai kebijakan pengupahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja arahnya kembali kepada sistem upah murah. Misalnya, UU Cipta Kerja menyelipkan Pasal 88C ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebut Gubernur dapat menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan syarat tertentu. Frasa “dapat” dalam ketentuan ini dinilai sangat merugikan buruh karena penetapan UMK sifatnya menjadi tidak wajib.“Bisa saja Gubernur tidak menetapkan UMK, yang mengakibatkan upah murah bagi buruh. Hal ini tentu saja memberi gambaran UMP Jawa Barat Tahun 2019 sebesar Rp1,8 juta. Pada tahun yang sama UMK Bekasi Rp4,2 juta. Jika Gubernur Jawa Barat hanya menetapkan UMP saja, nilai upah minimum di Bekasi diperkirakan bakal turun. Ketentuan ini diperparah dengan dihapuskannya upah minimum sektoral provinsi atau kabupaten/kota karena UU Cipta Kerja menghapus Pasal 89 UU Ketenagakerjaan
  • Kedua, dihapusnya batas waktu hubungan kerja melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berpeluang menyebabkan status buruh akan terus menjadi PKWT selamanya. Iqbal mencatat UU Cipta Kerja menghilangkan batas waktu PKWT yang diatur sebelumnya dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Tanpa batas waktu ini pemberi kerja bisa mengontrak buruh melalui mekanisme PKWT secara terus menerus.“Dengan demikian PKWT bisa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT)
  • Ketiga, tidak ada pembatasan jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing. Hal ini disebabkan UU Cipta Kerja menghapus Pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan. Serta menghapus 5 jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing yakni cleaning service, catering, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan. Hal ini berarti seluruh jenis pekerjaan dapat di-outsourcing baik yang sifatnya pekerjaan penunjang dan utama.
  • Keempat, kompensasi pesangon bagi buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) jumlahnya dipangkas. Iqbal menghitung UU Cipta Kerja mengurangi besaran kompensasi pesangon yang diterima buruh dari 32 menjadi 25 bulan upah. Penjelasannya demikian hal ini tidak adil dan sangat merugikan buruh karena nilai jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP) yang diterima buruh Indonesia jumlahnya relatif kecil dibandingkan negara lain di Asean. Misalnya, kompensasi pesangon di Malaysia hanya 5-6 bulan upah, tapi besaran iuran JHT jaminan hari tua dan pensiun di Malaysia totalnya 23 persen dari upah. Sementara besaran iuran JHT dan JP buruh Indonesia hanya 8,7 persen dari upah sebulan. Oleh karena itu wajar jika kompensasi pesangon di Indonesia jumlahnya lebih besar karena sebagai upaya negara melindungi buruh.
  • Kelima, KSPI juga menyoroti berbagai ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang merugikan buruh antara lain semakin memudahkan mekanisme PHK karena UU Cipta Kerja menghilangkan frasa “batal demi hukum” dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang PHK yang belum melalui penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  • Tak hanya itu, Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak berketerampilan berpotensi mudah masuk ke Indonesia karena ketentuan UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan mengantongi izin sekarang diubah menjadi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang sifatnya pengesahan.
  • Selain itu, istirahat (cuti) panjang bisa hilang karena UU Cipta Kerja menyematkan frasa “dapat”, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk tidak menerapkan cuti panjang.

Demikian rentetan RUU cipta kerja yang diberikan istilah sebagai UU Cilaka buat para pekerja, sehingga banyak dari KSPI di seluruh Indonesia menuntut aturan ini diubah, tetapi sebelum kita protes ada baiknya kita mempelajari detail dari setiap pasal, sehingga ketika kita mengeluarkan suara memiliki argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.